Koordinator Forum Masyarakat Pekalongan Bersatu (FMPB), Mustofa Amin, mengatakan, masyarakat membutuhkan kejelasan atas kasus yang muncul dan saat ini tengah ditangani Kejari Kajen. Misalya adanya dugaan penyimpangan pada pelaksanaan DAK pendidikan SD/MI 2008," ucapnya.
Banyak pihak yang berharap kejaksaan dalam bekerja bisa lebih cepat, dan lebih serius. Yang dibutuhkan masyarakat adalah perkembangan dan kejelasan proses hukum dari kasus yang tengah ditangani.
Sementara Kasi Intel Kejari Kajen, Yuyun Wahyudi SH saat ditemui Radar, Senin (7/12) mengatakan, bahwa kesulitan yang dihadapi yaitu dalam pencarian saksi ahli terkait bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
"Lihat saja sendiri, kita harus cari saksi ahli yang tahu semua hal tentang buku, belum lagi harus masuk lab untuk pembuktiannya," ucapnya.
Yuyun mengakui bahwa kasus DAK tahun 2008 yang sekarang dalam penanganan, memang membutuhkan kesabaran yang lebih. Jadi, semua pihak yang terkait kasus ini, seperti pengusaha, LSM, maupun para jurnalis diminta tidak terus mengejar untuk memastikan apakah kasus DAK ini sudah sampai di pengadilan atau belum.
Yuyun mengungkapkan, hingga sekarang belum ada terdakwa dalam kasus DAK ini. Namun demikian, mereka yang telah diduga melakukan tindak pidana korupsi itu jangan langsung senang, karena suatu saat nanti mereka juga dapat menjadi terdakwa.
"Jangan senang dulu lah, mereka yang telah diduga korupsi. Memang sih, saat ini belum sampai untuk mengangkat terdakwanya. Tapi kalau sudah terbukti, dan saksi ahli juga membuktikannya, mereka dapat jadi tersangka," tutur Yuyun.
Diungkapkan, bahwa kasus yang dimulai dari laporan wartawan ini mulai mencuat karena melibatkan beberapa orang dari dunia pendidikan. Yuyun sendiri juga sempat mengutarakan penyesalannya karena hal itu.
"Ya mereka kan beraktivitas di dunia pendidikan, ya seharusnya tidak seperti itu, tapi memang korupsi di Indonesia ini memang sudah mengakar rumput. Tinggal kitanya yang sebagai penegak hukum yang harus bekerja untuk mengungkapkannya," ujarnya.
Yuyun berharap ada partisipasi dari masyarakat sendiri dalam setiap pengungkapan kasus korupsi di Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, para koruptor yang diibaratkan seekor tikus itu, dapat ditangkap dan dihukum. "Kita ndak bisa kerja sendiri, harus ada kerja sama dengan masyarakat sebagai partnernya untuk mengungkap korupsi ini," ucapnya.
Diberitakan koran ini, Kejari Kajen menurunkan tim yang diketuai Kasintel Yuyun Wahyudi SH ke sekolah-sekolah penerima DAK pendidikan 2008 untuk melakukan pemantauan. Pasalnya, berdasarkan informasi masyarakat dan LSM diduga ada alat-alat peraga dan buku yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
Menurut Kajari Muhd Rabith SH, tim ini melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan karena diduga ada barang-barang, seperti alat peraga IPA dan buku yang tidak sesuai spek.
Diturunkannya tim kejaksaan yang diketuai oleh Kasintel Yuyun Wahyudi SH merupakan intruksi dari Kejati Jawa Tengah menindaklanjuti temuan dari masyarakat dan LSM.
Dikatakan, kejaksaan akan mengupayakan seluruh sekolah penerima DAK pendidikan 2008 untuk diperiksa. Kejaksaan juga tidak menargetkan waktu khusus untuk pemeriksaan tersebut. "Dari hasil pemeriksaan sementara memang ada temuan, baik temuan dari kita atau kroscek temuan lembaga masyarakat. Ada dugaan tidak sesuai spek, seperti alat peraga IPA dan buku tanpa ISBN," terang Muhd Rabith.
1 komentar:
Kalau kasus seperti itu udah umum, pejabatnya pada kebal2, sama kaya di pemalang, mana ada pejabat dihukum, padahal udah katahuan bupatinya korupsi tetep aja nangkring
Posting Komentar